---

8651 View   Admin   Kota Cerdas
Smart City

Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas

PENDAHULUAN

Pembangunan Kota Cerdas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga perkotaan melalui inovasi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut dan berdasarkan prioritas pembangunan daerah masing-masing. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2022 tentang perkotaan, dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan terdiri dari proses penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan tersebut diperlukan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang disingkat RP2P terdiri dari rencana pentahapan penyediaan layanan Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dijelaskan pada gambar 1.

Tahap pertama yaitu Perencanaan (Pasal 15) dilakukan dengan penyusunan RP2P merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah yaitu dokumen RPJMD.

Gambar 1. Tahapan Penyelenggaran Pengelolaan Perkotaan

Tahap kedua yaitu Pelaksanaan (Pasal 26) dilakukan melalui kegiatan penyediaan layanan Perkotaan dan pengoperasian dan pemeliharaan layanan Perkotaan.

Tahap ketiga yatu Pengendalian (Pasal 47) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai periode RPJMD.

Masyarakat memiliki peran dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (Pasal 50 dan Pasal 51), dilakukan dengan cara sebagai berikut:   1. Memberikan penilaian dalam survei persepsi atas Pelayanan Perkotaan secara jujur dan bertanggung jawab 2. Turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pelayanan Perkotaan; dan 3. Memberikan masukan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan layanan Perkotaan melalui layanan pengaduan keluhan yang disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PENDEKATAN KOTA CERDAS

Pendekatan kota cerdas mencakup manajemen permintaan layanan dengan teknologi digital sesuai kebutuhan dan teknologi terkini. Implementasi pendekatan kota cerdas terdiri dari beberapa dimensi yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dapat dilakukan melalui pendekatan kota cerdas dengan dimensi dan ukuran kinerja standar.

Pada tabel dibawah ini dijelaskan dimensi pendekatan kota cerdas dan relasinya dengan dimensi kota

                                 Tabel 1. Dimensi Kota Cerdas

Pendekatan Kota Cerdas - Pasal 61 ayat 1	Dimensi Kota Cerdas - Global
Tata Kelola Birokrasi	Smart Governance
Ekonomi	Smart Economy
Kehidupan Berkota	Smart Living
Masyarakat	Smart People
Lingkungan	Smart Environment
Mobilitas	Smart Mobility

Dimensi Kota Cerdas terdiri dari satu atau lebih kelompok indikator Kota Cerdas, sehingga memudahkan untuk mengukur kinerja Kota Cerdas tersebut, seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Kelompok Indikator Kota Cerdas

Dimensi Kota Cerdas	Kelompok Indikator Kota Cerdas
Tata Kelola Birokrasi (Smart Governance)	Pemerintahan
Ekonomi (Smart Economy)	Ekonomi, Keuangan
Kehidupan Berkota (Smart Living)	Kesehatan, Perumahan, Rekreasi, Keamanan, Olahraga dan Budaya, Pertanian Perkotaan / lokal dan Ketangguhan pangan, Perencanaan Kota
Masyarakat (Smart People)	Pendidikan, Populasi dan Kondisi Sosial
Lingkungan (Smart Environment)	Energi, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Limbah Padat, Air Bersih, Air Limbah
Mobilitas (Smart Mobility)	Transportasi, Telekomunikasi

LINGKUP KOTA CERDAS

Setiap dimensi pendekatan kota cerdas terdiri dari lingkup. Pada tabel  dibawah ini menjelaskan lingkup dimensi Kota Cerdas

Tabel 3. Lingkup Dimensi Kota Cerdas

LIngkup Dimensi Tata Kelola Birokrasi	Lingkup Dimensi Ekonomi
Perbaikan Pelayanan Publik	Pengembangan ekosistem bisnis
Efisiensi Birokrasi	Pemasaran usaha masyarakat secara digital
Efisiensi dan Transparansi penyusunan kebijakan	Mensejahterakan masyarakat
	Transparansi transaksi keuagan
	Pemasaran perkotaan secara digital

 

Tabel  5. LIngkup Dimensi Kebidupan Berkota – Smart Living No Lingkup Dimensi Kehidupan Berkota – Pasal 61 ayat (4) 1. Pelayanan Perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi; 2. Lingkungan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat 3. Lingkungan kerja dan kegiatan warga Perkotaan lainnya yang aman dan nyaman

Tabel  6. Lingkup Dimensi Masyarakat - Smart People No Lingkup Dimensi Masyarakat – Pasal 61 ayat (5) 1. Terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi 2. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi 3. Disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di Perkotaan 4. menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti

Tabel  7. Lingkup Dimensi Lingkungan - Smart Environment No Lingkup Dimensi Lingkungan – Pasal 61 ayat (6) 1. Tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara 2. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 3. Berketahanan iklim dan bencana 4. Pengelolaan berwawasan lingkungan dan energi ramah lingkungan 5. Perbaikan wajah Perkotaan

Tabel  8. Lingkup Dimensi Mobilitas - Smart Mobility   No Lingkup Dimensi Mobilitas – Pasal 61 ayat (7) 1. Efektivitas dan elisiensi pergerakan orang dan barang 2. Transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan 3. Pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi

UKURAN KINERJA KOTA CERDAS

Hasil penyelenggaraan Kota Cerdas perlu dinilai untuk memperoleh informasi tentang capaian Pemerintah Daerah melalui RIKC untuk setiap indikator Kota Cerdas yang dipilih. Standar Pelayanan Perkotaan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2022 pasal 40 ayat (2) - “Metode pengukuran berbasis data menggunakan indeks perkotaan berkelanjutan” seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel  9. Indeks Perkotaan Berkelanjutan

No	Indeks Perkotaan Berkelanjutan PP No 59/ 2022	Standar Kota Cerdas
1.	Indikator layanan perkotaan dan kualitas hidup	SNI ISO 37120-2018
2.	Indikator perkotaan cerdas	SNI ISO 37122-2019
3.	Indikator perkotaan berketahanan	SNI ISO 37123;2019

Sedangkan ukuran kinerja Kota Cerdas terdiri dari 19 kelompok Indikator yang mencakup 80 Indikator Kota Cerdas, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel  10. Ukuran Kinerja Kota Cerdas

Ukuran Kinerja Kota Cerdas
1.	ekonomi	11.	keselamatan
2.	pendidikan	12.	Limbah padat
3.	energi	13.	olahraga dan budaya
4.	lingkungan	14.	telekomunikasi
5.	keuangan	15.	transportasi
6.	pemerintahan	16.	pertanian di wilayah Perkotaan dan keamanan pangan
7.	kesehatan	17.	perencanaan perkotaan
8.	perumahan	18.	air limbah
9.	Kondisi penduduk dan sosial	19.	air bersih
10.	rekreasi

Setiap kelompok Indiaktor Kota Cerdas terdiri dari beberapa indikator seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel  11. Indikator Kota Cerdas

Indikator Kota Cerdas
1.	Ekonomi - 4 Indikator	11.	Keselamatan - 1 Indikator
2.	Pendidikan - 3 Indikator	12.	Limbah padat - 6 Indikator
3.	Energi - 10 Indikator	13.	Olahraga dan budaya - 4 Indikator
4.	Lingkungan - 3 Indikator	14.	Telekomunikasi - 3 Indikator
5.	Keuangan - 2 Indikator	15.	Transportasi - 14 Indikator
6.	Pemerintahan - 4 Indikator	16.	pertanian di wilayah Perkotaan dan keamanan pangan - 3 Indikator
7.	Kesehatan - 3 Indikator	17.	perencanaan perkotaan - 4 Indikator
8.	Perumahan - 2 Indikator	18.	air limbah - 5 Indikator
9.	Kondisi penduduk dan sosial - 4 Indikator	19.	air bersih - 4 Indikator
10.	Rekreasi - 1 Indikator

PERAN PPTI

Berdasarkan Pasal 51 tersebut, Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi (PPTI) ikut terlibat atau kontribusi dalam kegiatan berikut:

Gambar 2.  Peran PPTI dalam Penyelenggaraan Layanan Perkotaan

Tahap PLAN (P), membuat Rencana Induk Kota Cerdas (RIKC) berdasarkan pendekatan kota cerdas. PPTI telah membuat dokumen Panduan Penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas. Tahap Do (D), Pelaksanaan Pelayanan Perkotaan berdasarkan RIKC yang telah ditetapkan. PPTI telah membuat aplikasi RIKC untuk mengelola kegiatan pelaksanaan RIKC Tahap Check (C), Pemeriksaan atau evaluasi program kerja dan rencana aksi berdasarkan RIKC setiap tahun. PPTI telah membuat aplikasi RIKC untuk mengelola kegiatan penilaian program dan realisasi rencana aksi RIKC sehingga mudah untuk pengawasan dan pemantauan Tahap Act (A), memberikan rekomendasi terhadap hasil pelaksanaan sebagai perbaikan yang berkelanjutan. PPTI telah membuat aplikasi RIKC untuk membuat rekomendasi dari asesor untuk perbaikan terhadap hasil yang telah dicapai.

Dengan dukungan konsultan yang berpengalaman dalam perencanaan dan penilaian Indikator Kota Cerdas, PPTI akan membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Layanan Perkotaan berkelanjutan dengan Solusi atau inovasi dengan teknologi digital maupun non teknologi informasi.

 

APLIKASI RENCANA INDUK KOTA CERDAS

PPTI telah membuat aplikasi Rencana Induk Kota Cerdas (RIKC) yang akan membantu Pemerintah Daerah mengelola RIKC sehingga memudahkan untuk pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan layanan perkotaan berdasarkan RIKC.

PPTI telah membuat aplikasi Rencana Induk Kota Cerdas (RIKC) yang akan membantu Pemda mengelola RIKC dengan lebih mudah dan transparan. Aplikasi ini terdiri dari menu utama berikut: 1. Data Induk Kota Cerdas 2. Gambaran Umum Daerah 3. Program Kerja Kota Cerdas 4. Peta Jalan Kota Cerdas 5. Risiko Program Kerja Kota Cerdas 6. Pelaksanaan Program Kerja Kota Cerdas 7. Laporan

BIMBINGAN TEKNIS RIKC Kegiatan pembuatan RIKC diawali dengan  Bimbingan Teknis (Bimtek) selama 4 hari yang melibatkan peserta dari OPD yang terkait dengan pembuatan RIKC sesuai dengan indikator kota cerdas.

1. Hari pertama, akan menjelaskan tentang indikator kota cerdas (SNI ISO 37122:2019)

• Standar indikator Kota Cerdas – Interpretasi Data Indikator

2. Hari kedua, akan disampaikan informasi tentang:

• Pendekatan Kota Cerdas berdasarkan PP 59 tahun 2022.
• Panduan Penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas
• Pembangunan Kota Cerdas berdasarkan aspek Indikator Kota Cerdas (kondisi saat ini)

3. Hari ketiga, akan dilakukan diskusi dan pengumpulan data tentang:

• Memilih indikator Kota Cerdas berdasarkan Standar Indikator Kota Cerdas
• Program Kerja Kota Cerdas

4. Hari keempat, akan dilakukan diskusi tentang:

• Program Kerja Kota Cerdas (lanjutan)
• Peta Jalan Kota Cerdas
• Risiko Program Kerja Kota Cerdas

 

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK KOTA CERDAS

PPTI telah membuat dokumen panduan penyusunan rencana induk kota cerdas (RIKC) agar pemerintah Daerah dapat membuat RIKC dengan baik dan sesuai tahapan. Panduan ini menjelaskan tahapan penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas yang terdiri dari bab-bab berikut:

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan informasi tentang: 1. Landasan hukum 2. Maksud dan Tujuan 3. Sistematika Penulisan GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjelaskan informasi tentang: 1. Visi dan Misi daerah 2. Isu strategis dan masalah daerah 3. Prioritas pembangunan daerah 4. Pembangunan kota cerdas (kondisi saat ini) PENDEKATAN KOTA CERDAS Bab ini menjelaskan informasi tentang: 1. Dimensi Kota Cerdas 2. Lingkup Dimensi Kota Cerdas 3. Relasi Misi dan Dimensi Kota Cerdas 4. Dimensi dan Kelompok Indikator 5. Indikator pilihan Kota Cerdas STRATEGI DAN RENCANA AKSI Bab ini menjelaskan informasi tentang: 1. Strategi Umum Kota Cerdas 2. Rencana Aksi STRATEGI KHUSUS DAN PROGRAM KERJA Bab ini menjelaskan informasi tentang: 1. Program Kerja dan strategi tiap program PETA JALAN Bab ini menjelaskan informasi tentang: 1. Peta Jalan setiap Program Kerja RISIKO KOTA CERDAS Bab ini menjelaskan informasi tentang: 1. Risiko dan mitigasi setiap Program Kerja

Gambar 3. Buku Panduan Penyusunan RIKC       Metode penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas sebagai berikut Gambar 4. Metode Penyusunan RIKC

 

INDEKS PERKOTAAN BERKELANJUTAN

 

Tahapan pengukuran indeks perkotaan berkelanjutan, merupakan tahapan “Check (C )” dimana ada tahap penilaian “Readiness” dan tahap penilaian “Maturity”.  Berikut ini adalah relasi antara RIKC dan Aplikasi Smart City Readiness.

 

Tabel  12. Relasi RIKC dan SC Readiness

Rencana Induk Kota Cerdas (RIKC)   Rencana Aksi Kelembagaan Fasilitas Layanan Siklus Hidup Data Literasi

Smart City Readiness     Pertanyaan Smart City Readiness Apakah rencana kerja pengelolaan (indikator Kota Cerdas) sudah ada ? (PLAN) Apakah sumberdaya untuk mengelola (indikator Kota Cerdas) sudah ada ? (PLAN) Apakah peran dan tanggung jawab pengelola (indikator Kota Cerdas) sudah ditetapkan ? (PLAN) Apakah Pemda sudah melakukan riviu terhadap (indikator Kota Cerdas) secara berkala ? (ACT) Apakah pengelolaan (indikator Kota Cerdas) menggunakan sistem ? (DO) Apakah pemangku kepentingan yang mengelola (indikator Kota Cerdas) telah diidentifikasi ? (DO) Apakah ada pengawasan dan pengendalian terhadap (indikator Kota Cerdas) telah diidentifikasi ? (DO) Apakah ada jaminan kualitas terhadap data (indikator Kota Cerdas) yang tersedia ? (CHECK) Apakah pengelola (indikator Kota Cerdas) sudah dilatih ? (DO)

Relasi RIKC dan Smart City Maturity (Indeks Perkotaan Berkelanjutan) dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel  Relasi RIKC dan SC Maturity

Smart City Maturity (Indeks Perkotaan Berkelanjutan)
Indeks	Ukuran
INISIATIF (*)	Kelembagaan: 1. Proses layanan telah diidenyifikasi (definisi, lingkup dan persyaratan) 2. Proses layanan belum memiliki dokumentasi formal seperti SOP 3. Proses layanan belum memiliki peraturan atau kebijakan  Fasilitas Layanan: 1. Belum tersedia fasilitas layanan (umum atau sosial) 2. Belum menjadi layanan perkotaan 3. Layanan menggunakan proses manual (jika ada permintaan) Siklus Hidup Data: 1. Keamanan, Privasi, kualitas dan integritas data sedang dalam proses perencanaan 2. Persyaratan Data telah didefinsiikan oleh pemangku kepentingan 3. Data digunakan untuk layanan tertentu 4. Siklus hidup data dalam proses perencanaan Literasi: 1. Belum ada kegiatan sosialisasi atau literasi tentang indikator
EFISIEN (**)	Kelembagaan: 1. Proses Indikator telah ditetapkan, disetujui dan diikuti 2. Proses mengumpulkan data menggunakan sistem 3. Proses layanan sudah memiliki dokumentasi dan perencanaan yang diakui Fasilitas Layanan: 1. Sudah ada sistem mengelola data, namum belum terintegrasi 2. Sudah ada peraturan layanan perkotaan sesuai indikator 3. Sudah ada fasilitas layanan umum atau sosial Sklus Hidup Data: a. Persyaratan Data didokumentasikan dan diikuti b. Memiliki dokumentasi Rencana keamanan data, privasi, kualitas dan integrasi data c. Data telah digunakan untuk berbagi pakai Literasi: 1. Sosialisasi sudah ada, namun belum terukur kinerja 2. Literasi perpustakaan dan media sudah ada
INTEGRASI (***)	Kelembagaan: 1. Lembaga / organisasi pengelola data indikator formal sesuai peraturan 2. Peraturan penerapan proses telah ditetapkan, dan dilaksanakan 3. Rencana kerja sudah ada dan terukur kinerja Fasilitas Layanan: 1. Proses mengumpulkan data menggunakan sistem dan terintegras 2. Menjadi layanan perkotaan dengan dukungan fasilitas layanan perkotaan Sklus Hidup Data: 1. Manajemen data di Kelola dan di reviu secara berkala 2. Data terbuka dan dapat diakses oleh publik dari mana saja 3. Rencana kerja keamanan data, privasi, kualitas dan integrasi data dikelola dan memiliki metrik atau pengukuran standar penilaian 4. Sumber data dari domain pemerintahan dan swasta Literasi: 1. Sosialisasi berkala dan terukur 2. Literasi visual dan teknologi
TRANSFORMASI (****)	Kelembagaan: 1. Sumberdaya telah terintegrasi dalam bentuk layanan Masyarakat 2. Proses layanan telah memiliki metrik pengukuran dan dilakukan penilaian secara berkala Fasilitas Layanan: 1. Fasilitas layanan sudah ada dan dinilai secara berkala 2. Tersedia fasilitas layanan yang dapat diakses oleh masyarakat umum Sklus Hidup Data: 1. Data terbuka digunakan untuk layanan baru dan dapat digunakan oleh masyarakat umum 2. Masyarakat bersedia berbagi data 3. Aset data memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti Literasi: 1. Literasi visual dan teknologi dapat digunakan Masyarakat umum dan menjadi acuan
OPTIMAL (*****)	Kelembagaan: 1. Proses layanan dapat digunakan untuk pihak lain sebagai percontohan 2. Proses data dapat diperoleh dari berbagai penyedia data baik swasta maupun pemerintahan Fasilitas Layanan: 1. Fasilitas layanan tersedia dan dapat digunakan masyarakat umum untuk layanan publik lain 2. Fasilitas layanan terintegrasi. Sklus Hidup Data: 1. Analisis data digunakan untuk perkiraaan dan pencegahan terhadap pencapaian indikator 2. Data terbuka dan dapat digunakan oleh umum untuk layanan publik lain. Literasi: 1. Literasi dapat digunakan untuk layanan publik lain 2. Literasi sebagai percontohan

 

Untuk informasi lebih detail silahkan download file dibawah ini

Download File